Menebar Seribu Satu Manfaat Menuai Sejuta Hikmah

PENDAHULUAN Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan perekonomian Indonesia yang merupakan salah satu cita – cita gerakan reformasi yang diawali pada tahun 1997 belumlah memberikan hasil yang signifikan bahkan di sinyalir dari tahun ke tahun mengalami degradasi (penurunan) kualitas walaupun pemerintah menyatakan bahwa indikator makro ekonomi indonesia sudah berjalan kearah yang benar ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, inflasi yang dapat dikendalikan dan angka kemiskinan dapat diturunkan. Dibandingkan dengan negara di asia tenggara yang juga mengalami krisis ekonomi di tahun 1997, Indonesia paling lambat untuk pulih dari krisis. Banyak kalangan yang menganalisis krisis ekonomi asia tenggara yang dimulai di Thailand tersebut menunjukkan bahwa fundamental ekonomi negara-negara di Asia Tenggara belum cukup kuat menahan gejolak eksternal. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada periode sebelumnya lebih banyak didorong oleh peningkatan akumulasi modal dan tenaga

Bank Grameen adalah sebuah organisasi kredit mikro yang dimulai di Bangladesh yang memberikan pinjaman kecil kepada orang yang kurang mampu tanpa membutuhkan collateral (jaminan). Sistem ini berdasarkan ide bahwa orang miskin memiliki kemampuan yang kurang digunakan (www.id.wikipedia.org). Pendirian Grameen Bank diprakarsai oleh Muhammad Yunus seorang profesor bidang ekonomi dari Chittagong University pada tahun 1976, Beliau berpendapat bahwa kemiskinan sungguh merupakan persoalan struktural yang kompleks kemiskinan diciptakan oleh institusi dan kebijakan yang mengitarinya. Reformasi institusional dan kebijakan karena itu menjadi kemestian dalam upaya pengentasan kemiskinan. ” What good were all my complex theories when people were dying of starvation on the sidewalks and porches across from my lecture hall? … Nothing in the economic theorities I thaught reflected the life around me (Moeis: 2008). Dengan memegang prinsip tersebut, Muhammad Yunus memutuskan untuk menanggalkan semua pe

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah atas segala karunianya, akhirnya saya bisa menyandang gelar Magister Ekonomi (ME) ... Yups akhirnya ME juga men.....!! Kuliah di Program Pasca Sarjana Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (MPKP FEUI) dengan dana beasiswa dari Bappenas membuat hidup lebih hidup. Sebenarnya prodi ini bukan pilihan saya karena background S1 adalah ilmu hukum, namun apa mau dikata bappenas sudah menempatkan di MPKP FEUI kalau tidak diambil eman-eman tenan coz dapet kesempatan beasiswa dari bappenas sulitnya minta ampun banyak yang sampai 5 kali mencoba keberuntungan tapi belum lolos... namun saya cukup sekali saja bisa lolos he...he.. apalagi kuliah di fakultas ekonomi UI yang katanya merupakan rujukan pemikiran ekonomi nasional ….maybe its my distiny. Ekspresi kebahagiaan karena udah lulus Kuliah di MPKP FEUI memang luar biasa, no time for loser lah !! disiplinnya minta ampun dan tidak ada toleransi nilai. Latar belaka

Perlambatan perekonomian global akibat krisis ekonomi di Amerika Serikat berdampak pula pada gejolak perekonomian lokal. Perusahaan-perusahaan yang memiliki orientasi ekspor ke pasar Amerika maupun Eropa mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena turunnya order dari luar negeri yang berdampak pada kondisi keuangan perusahaan. Seperti yang diberitakan SOLOPOS (14/11), PT Adetex melakukan PHK terhadap 813 orang, PT Kasega Dadit merumahkan 210 orang, PT Safaritex merumahkan ratusan karyawan dan ancaman PHK diperkirakan semakin meluas. Pengalaman krisis ekonomi tahun 1997 perlu dijadikan pelajaran berharga bagi para pelaku ekonomi di era krisis ekonomi global saat ini dapat diantisipasi dengan cerdas sehingga keterpurukan masa lalu tidak terulang kembali serta dapat mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi yang secara makro sudah baik dan menuju ke arah yang benar. Selain memakai formulasi pendekatan makroekonomi untuk mengatasi krisis seperti menekan laju inflasi, mempertaha

Kepemimpinan politik, mulai dari bupati atau walikota, gubernur sampai presiden, dinilai mampu bekerja baik apabila dapat menekan jumlah pengangguran, menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi angka kemiskinan. Pengangguran cenderung menjadi beban bagi keluarga, masyarakat maupun negara, namun orang yang menganggur juga merupakan aset pembangunan yang tidak boleh ditelantarkan begitu saja, untuk itu pengangguran perlu menjadi agenda utama segera diatasi dan memperoleh perhatian tersendiri. Berdasarkan pendataan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Solo pada tahun 2006, 26.196 warga Solo menganggur dan jumlah pengangguran yang telah terserap ke dunia kerja hanya 1.218 jiwa atau 4,6% (SOLOPOS, 24/7) sehingga pengangguran masih berjumlah 24.978 jiwa, jika jumlah angkatan kerja Kota Solo 241.192 maka tingkat pengangguran di Kota Solo sekitar 9,66%, angka yang masih relatif tinggi. Mampukah kita menekan angka pengangguran di Kota Solo? Lewat tulisan ini penulis ingin mendiskusikan w

Program penjaminan kredit bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi yang dicanangkan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) patut mendapat apresiasi positif mengingat kebijakan ekonomi pemerintah saat ini mulai memperhatikan dan mendorong pertumbuhan sektor riil dan UMKM. Skenario program ini, seperti yang dipaparkan Presiden SBY (SINDO, 6/11) pada tahun 2006 terdapat 48 juta unit UMKM dengan jumlah anggota keseluruhan mencapai 85 juta orang. Ditambah 140.000 koperasi dengan jumlah anggota sekitar 28 juta orang. Kalau tiap unit UMKM dan koperasi tersebut diberi kredit dan tumbuh makin baik, pendapatan orang per orang, pegawai dan anggota koperasi akan naik. Selain itu taraf hidup masyarakat akan meningkat sehingga pengangguran menjadi berkurang. Program mulia ini hendaknya mendapat pengawalan yang ketat dari setiap komponen bangsa agar menuai keberhasilan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia serta dapat menciptakan distribusi pendapatan y